SETARA Institut: Gugatan Kivlan Zen Perkuat Adanya Pelanggaran HAM 1998

KABARIKU – SETARA Institut menilai bahwa gugatan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen kepada Menteri Koordinator Hukum dan HAM Wiranto melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, memperkuat adanya pelanggaran HAM 1998.

“Pengakuan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, sebagaimana dalam gugatannya kepada Menteri Koordinator Hukum dan HAM Wiranto melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah memperkuat temuan Komnas HAM yang menyebutkan adanya pelanggaran HAM oleh aktor-aktor negara pada 1998,” ungkap Ikhsan Yosarie, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute dan Ismail Hasani, Direktur Eksekutif SETARA Institute dalam siaran persnya, Rabu (14/8/2019).

SETARA menilai, di luar kisruh biaya Pam Swakarsa, hal yang mengemuka adalah fakta bahwa PAM Swakarsa merupakan desain negara untuk menghindari tanggung jawab hukum dengan mengadu-domba rakyat yang berhadap-hadapan dalam mendukung dan menolak Sidang Istimewa MPR 1998.

“Jika informasi Kivlan Zen benar, maka temuan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM) bentukan Komnas HAM harus kembali memperjuangkan berkas penyelidikan yang terus menerus ditolak oleh Kejaksaan Agung dengan alasan tidak cukup bukti, dengan melengkapi keterangan-keterangan dari Kivlan Zen dan bahkan dari Wiranto,” sebut Ikhsan Yosarie dan Ismail Hasani dalam siaran persnya.

SETARA mendesak Komnas HAM dan Kejaksaan Agung menarik pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM tersebut, sekaligus menuntut pertanggungjawaban individu atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi sepanjang 1998, termasuk peristiwa Trisakti-Semanggi dengan membentuk pengadilan HAM.

Pengakuan Kivlan Zen, menurut SETARA, mengungkap setidaknya tiga fakta. Pertama, negara menggunakan rakyat sipil dengan membiayai mereka untuk mengamankan Sidang Istimewa (SI) MPR untuk memukul mundur sesama rakyat sipil yang menolak SI. Dalam hal ini, politik devide et impera digunakan oleh negara untuk menghindari tuntutan hukum.

Kedua, negara mengakomodir dan mensponsori kekerasan terhadap rakyat sipil, dengan cara membentuk dan membiayai milisi sipil. Dan ketiga, menyajikan indikasi bahwa rangkaian kekerasan dan kejahatan kemanusiaan pada masa transisi 1998 adalah desain aktor-aktor negara.

Menurut SETARA, sebagai presiden pilihan rakyat secara demokratis, Jokowi harus memiliki pembeda dengan rezim antidemokrasi dan otoritarian di masa lalu. Salah satu pembeda itu adalah secepatnya membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan tidak mengangkat kembali menteri-menteri yang punya beban masa lalu. (Ref)

Ditandai

Redaksi Kabariku.com

Kabariku.com diterbitkan di penghujung Tahun 2017, tepatnya pada Hari Jumat 1 Desember 2017 (12 Rabiul Awal) oleh PT. Media Malka Shazia. Kantor - Jln. Palmerah Selatan No. 30A Jakarta Pusat, 10270, Karindra Building lantai 1 Suite 5A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close