Anies Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi, PRN Desak DPRD Gunakan Hak Interpelasi

Presidium Rakyat Nusantara (PRN) di bawah komando Marlin Bato menemui Komisi A Bidang Agraria DPRD DKI Jakarta terkait proyek reklamasi, Selasa (13/8/2019). (Foto: Bb)

KABARIKU – Presidium Rakyat Nusantara (PRN) di bawah komando Marlin Bato, berunjuk rasa di depan kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa (13/8/2019).

Mereka mendesak Komisi A Bidang Agraria DPRD DKI menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan dan dasar aturan yang sah atas penerbitan 932 IMB pulau D karena masyarakat belum mendapatkan penjelasan detail.

“Bahkan DPRD belakangan ini terkesan diam atas sikap Anies yang telah mengangkangi dewan terhormat karena menerbitkan IMB tanpa pembahasan di sidang dewan,” ujar Marlin Bato.

Bahkan, lanjutnya, tidak ada usulan sama sekali raperda yang mengatur pulau-pulau reklamasi. Karena belum ada perda untuk pulau-pulau reklamasi, Marlin menilai Anies menerbitkan IMB merujuk pada Perda No. 1 tahun 2014 yang mengatur zonasi wilayah daratan Jakarta yang di dalamnya belum mengatur soal pulau-pulau hasil reklamasi.

“Hal ini terungkap setelah Anies mengeluarkan pernyataan bahwa pulau reklamasi bukan pulau tetapi dataran Jakarta. Hal ini tentu saja berimplikasi terhadap kontribusi tambahan pengembang 15% yang berpotensi hilang,” tutur Marlin Bato.

Hal ini tentu saja berakibat hilangnya potensi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI yang sangat merugikan masyarakat DKI, bahkan berdampak buruk bagi kewibawaan negara.

Padahal, tidak ada keberatan dari pihak pengusaha/developer yang menggarap proyek reklamasi untuk memenuhi tuntutan Pemprov DKI sesuai ketentuan kompensasi 15 % seperti contoh Proyek Rehabilitasi Jembatan Semanggi yang sukses atas hasil kontribusi/ kompensasi wajib 15%.

“Tadi dari hasil pertemuan tadi kita sudah bahas terkait IMB Reklamasi, 2 Raperda yang ditarik, kita sudah usulkan dan menyampaikan aspirasi. Kebetulan yang menerima kami ini Pak Gembong. Terus ada beberapa komisi A di antaranya Pak Djohan, Pak Jimmy. Setelah mendengarkan aspirasi, beliau-beliau ini komitmen bahwa kasus ini akan naik ke Rapim. Tetapi tidak dalam waktu dekat-dekat ini karena ini masih dalam proses transisi dari DPRD yang lama ke yang baru. Mungkin akan dibahas itu tahun depan. Tetap akan kita kawal terus dibantu dengan DPRD juga,” kata Marlin Bato menjelaskan hasil pertemuan dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Polemik proyek reklamasi teluk Jakarta yang sempat heboh dan tarik menarik dalam pembahasan raperda di DPRD DKI pada 2016 silam, memang membuat publik Jakarta semakin bingung dengan sikap Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasalnya, pada tanggal 7 Juni 2018 Anies Baswedan pernah menyegel pulau C dan D reklamasi teluk Jakarta karena dinilai melanggar Perda No. 1 tahun 2014, Perda No. 7 tahun 2010 dan Pergub No. 128 tahun 2012.

Menurut Anies, bangunan pulau D tersebut tidak mengantongi IMB sebab IMB baru bisa diterbitkan jika sudah ada perda zonasi.

“Namun setahun berselang, Anies menunjukan sikap inkonsisten dengan menerbitkan 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau D hanya berdasarkan Peraturan Gubernur No. 206 Tahun 2016. Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan),” ucapnya.

Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. Padahal, bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.

Langkah Anies ini tentu saja menuai protes. Pasalnya Penerbitan IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta tak sesuai prosedur karena belum ada dasar hukum berupa perda untuk mengaturnya.

Bersamaan dengan penerbitan IMB, dua raperda yang diusulkan oleh gubernur sebelumnya, yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura Jakarta) serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang sempat menjadi tarik-menarik di DPRD dicabut oleh Anies.

Padahal dalam raperda tersebut terdapat Ayat 10 tambahan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diberikan dalam rangka revitalisasi kawasan Utara Jakarta dan revitalisasi daratan Jakarta secara keseluruhan.

Dalam ayat 11 disebutkan bahwa tambahan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung sebesar 15% dari nilai NJOP total lahan yang dapat dijual tahun tambahan kontribusi tersebut dikenakan.

“Dua draft raperda tersebut mengatur kontribusi tambahan kewajiban pengembang berupa kompensasi 15% untuk pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial kini hilang dari pembahasan DPRD karena telah ditarik oleh Anies dari DPRD tertanggal 22 November 2017,” ujarnya.

Ditambahkan Marlin Bento, setelah penerbitan IMB menuai polemik, Gubernur Anies kembali menjilat ludah sendiri. Sebab, sebelumnya ia menuturkan penerbitan IMB berdasarkan Pergub 206 tahun 2016, lalu pada tanggal 23 Juni 2019 di hotel Grand Sahid Anies menyebut lahan hasil reklamasi bukan pulau melainkan daratan Jakarta.

Menurut Anies, lahan reklamasi tersebut satu kesatuan wilayah pulau Jawa sehingga tidak bisa disebut pulau.

Pada November 2018 lalu, ungkapnya, Anies mengubah nama tiga pulau reklamasi yang telah jadi, yaitu Pulau C, Pulau D, dan Pulau G. Ketiga nama diganti menjadi Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama.

Sehingga menurut Anies, penataan lahan reklamasi tidak masuk raperda zonasi pulau.

Pernyataan Anies ini diperkuat Sekda DKI Jakarta Saefullah bahwa reklamasi masuk kategori lahan daratan, tak butuh Perda.

“Dari dua penyataan ini, kami menduga ada indikasi bahwa penerbitan IMB pulau D bukan berdasarkan Pergub 206 tahun 2016 melainkan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014 mengenai Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Artinya, jika merujuk Perda No. 1 Tahun 2014 ini, maka perda zonasi pulau tidak diperlukan lagi. Dan rujukan perda ini berpotensi hilangnya kontribusi tambahan berupa kompensasi 15%,” tuturnya.

Padahal, lanjutnya, berdasarkan hasil investigasi kami, pulau C dan D itu terpisah dari wilayah daratan Jakarta dan untuk mencapainya harus menyeberangi jembatan sepanjang kurang lebih 500 meter. Fakta-fakta ini menunjukan bahwa Gubenur Anies terindikasi memanipulasi regulasi dan kebijakan untuk menipu warga Jakarta yang mengakibatkan kerugian kompensasi 15%.

“Dari fakta-fakta ini, kami mencoba merangkum sejumlah narasi penggiringan opini dan kejanggalan prosedural dalam hal penerbitan IMB pulau reklamasi bahwa penerbitan IMB berdasarkan Pergub No. 206 tahun 2019 adalah tanpa dasar yang kuat karena draf raperda zonasi pulau reklamasi belum diusulkan untuk dibahas dan disahkan DPRD DKI,” katanya.

Munculnya kompensasi 15% adalah berdasarkan tiga rumusan di antaranya rumus hitungan Tanah, rumus hitungan bangunan dan rumus hitungan tanaman sesuai yang diterangkan diatas. Artinya kompensasi 15% ini adalah kewajiban pengembang yang harus dimasukan dalam usulan draf raperda baru. Karena itu, Gubernur Anies wajib memasukan kompensasi 15% ini ke dalam draf raperda usulan baru. (Bb)

Ditandai

Redaksi Kabariku.com

Kabariku.com diterbitkan di penghujung Tahun 2017, tepatnya pada Hari Jumat 1 Desember 2017 (12 Rabiul Awal) oleh PT. Media Malka Shazia. Kantor - Jln. Palmerah Selatan No. 30A Jakarta Pusat, 10270, Karindra Building lantai 1 Suite 5A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close