Multi Tafsir Pokir Timbulkan Masalah Serius Tak Terkecuali di Garut

Oleh : Agus Barkah, M.Si
(Dosen Uniga dan Pemerhati Politik)

Bulan Juni 2019 media lokal Garut sedang diramaikan dengan berbagai pemberitaan seputar isu tentang Pokir, bahkan beberapa pejabat di lingkungan kesekretariatan dewan Kab. Garut  telah dimintai keterangan oleh Kajari Garut. Kasus inipun terus bergulir bak bola salju, bukan lagi menjadi objek pemberitaan media lokal Garut tapi media nasionalpun mulai memberitakan isu pokir ini, seperti pernah dilansir media kompas.com.

Sebenarnya istilah Pokir bukan hal yang baru kita dengar, kita masih ingat di awal tahun 2015 istilah pokir tiba-tiba mencuat dan menjadi perbincangan nasional  setelah Gubernur DKI saat itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak Pokir karena Ahok menilai  bahwa pokir adalah teknik anggota DPRD menggasak APBD, lalu di akhir tahun 2018 jagat politik kita digegerkan dengan ditetapkanya 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dan jika diurai kronlogisnya tragedi Malang lagi-lagi tidak terlepas dengan yang namanya Pokir. Nah bagaimana dengan Kab. Garut apakah akan berakhir seperi kedua kasus di atas ?

Mungkin untuk sebagian masyarakat Garut istilah pokir masih terasa asing, Apa itu pokir DPRD? Dalam prespektif hukum istilah pokir tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Salah satu tugas Badan Anggaran DPRD “memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD”. Ketentuan ini harus dibaca sebagai berikut: (1) penyampaian pokir DPRD adalah tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD. Hanya Badan Anggaran DPRD yang memiliki tugas ini; (2) disampaikan kepada kepala daerah. Karena tidak ada ketentuan yang berbunyi pemerintah daerah atau kepala daerah atau yang mewakilinya, maka penyampaian pokir disampaikan langsung kepada kepala daerah; (3) sebatas saran dan pendapat. Dalam konteks hukum, saran dan pendapat tidak bersifat mengikat atau suatu keharusan untuk dilaksanakan. Banggar DPRD menyampaikan saran dan pendapat kepada kepala daerah, keputusan menerima atau menolak saran dan pendapat itu ada sepenuhnya pada kepala daerah; dan (4) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum APBD ditetapkan.

Meskipun demikian apa yang dimaksud dengan bagaimana mekanisme penyusunan dan penyampaian pokir DPRD, tidak dijelaskan secara terperinci dalam PP 16/2010. Disinilah letak terjadinya multi tafsir penerapan pokir DPRD tersebut. Beberapa pendapat mengkaitkan pokir DPRD dengan hasil reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Reses yang menghasilkan sejumlah usulan-usulan yang berasal dari konstituens anggota DPRD di daerah pemilihannya masing-masing. Jika demikian pokir DPRD sesungguhnya adalah nomenklatur yang mirip dengan “penjaringan aspirasi masyarakat”. Sebagaimana pernah tercantum dalam PP 1/2001 dan PP 25/2004 yang pada pokoknya menyatakan anggota DPRD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hanya kemudian PP 16/2010 menegaskan bahwa “aspirasi masyarakat” berbentuk pokir DPRD tersebut menjadi tugas Banggar DPRD menyampaikannya kepada kepala daerah.

Penjelasan tentang Pokir diatas sama sekali tidak menyurutkan berbagai masalah perihal pokir DPRD. Diantaranya pertama perbedaan waktu reses dan frekwensi pembahasan APBD. Reses DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Sementara frekwensi pembahasan APBD hanya terjadi dua kali: pembahasan APBD dan APBD perubahan, yakni selambatnya bulan Desember untuk APBD dan bulan September tahun berjalan untuk APBD perubahan. Sedangkan ketentuan penyampaian pokir DPRD selambatnya 5 (lima) bulan sebelum penetapan APBD.

Kedua apa wujud output dokumen dari pokir DPRD tersebut?. Secara kelembagaan, seharusnya pokir harus dalam bentuk keputusan pimpinan DPRD. Hal ini untuk menghindari klaim sepihak baik oleh anggota, pimpinan, komisi atau Banggar baik secara lisan maupun tertulis bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah pokir DPRD.
Sementara tata tertib DPRD maupun PP 16/2010 tidak mengurai secara terperinci bagaimana mekanisme dan tata cara hingga melahirkan dokumen negara yang disebut pokir DPRD.

Ada keterputusan antara Tim Inventarisasi Hasil Reses yang mengkompilasi dan menilai laporan reses dari semua anggota DPRD kepada output berupa pokir DPRD yang selanjutnya diserahkan kepada Banggar. Ketidakjelasan ini, mengakibatkan masing-masing anggota, komisi bahkan fraksi menandaskan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah pokir DPRD.

Ketidakjelasan apa itu pokir DPRD beserta mekanismenya berakibat munculnya praktek-praktek penyalahgunaan istilah “pokir” oleh anggota DPRD. Penyalahgunaan itu antara lain berwujud:
Pertama, diasumsikan bahwa pokir adalah hak anggota DPRD karena berasal dari laporan hasil reses di masing-masing daerah pemilihan. Anggota DPRD melakukan “penitipan proyek” di RAPBD baik secara perserorangan maupun lewat komisi atas nama pokir DPRD. Pembahasan RAPBD antara Komisi DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berujung pada usulan proyek tertentu dengan mengatasnamakan pokir DPRD. Padahal ketentuannya, pokir DPRD merupakan tugas Banggar untuk menyampaikannya.

Kedua, dalam perkembangannya pokir berubah wujud pada dana jenis-jenis kegiatan atau disebut dana pokir. Titik tekannya pada dana, bukan pada pokir. Melihat aturan penyampaian pokir 5 (lima) bulan sebelum penetapan APBD, masih dalam tahapan pembahasan RKPD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) hingga pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA). Dimana belum bicara tentang jenis-jenis kegiatan dan satuan harga. Jenis-jenis kegiatan dan satuan harga baru terjadi pada tahap pembahasan RKA-SKPD. Tapi prakteknya, saat pembahasan RKA-SKPD inilah dana pokir disusupkan. Karena jenis kegiatan sudah jelas berupa angka-angka nominal dan yang terlahir, dalam perkembanganya “pokir” menjadi semacam sandi rahasia berupa kode untuk memainkan APBD. Istilah “pokir” telah diketahui umum dikalangan DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menitipkan sejumlah proyek-proyek tertentu dalam APBD. Oleh karenanya istilah “pokir” tidak lagi dimaknai sebagai pokok-pokok pikiran DPRD.

Sebagai penutup, Kasus seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Kab. Garut, didaerah lain kasus Pokir ini sudah lebih dulu mencuat seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kota Bekasi, bahkan untuk Kab. Garut masalahnya sudah sampai pada tahap penyeledikan Kejaksaan Negeri Garut dan bukan tidak mungkin kasusnya bisa bernasib sama dengan apa yang teradi di Kota Malang dimana 45 anggota DPRD menjadi pesakitan, hanya bedanya Kota Malang ditangani KPK sedangkan Kab. Garut ditangani oleh Kejaksaan Negeri, mari kita simak dan tunggu penyelesaian kasusnya dan kita berharap semuanya bisa  diselesaikan secara jujur dan adil. ***

Ditandai

Redaksi Kabariku.com

Kabariku.com diterbitkan di penghujung Tahun 2017, tepatnya pada Hari Jumat 1 Desember 2017 (12 Rabiul Awal) oleh PT. Media Malka Shazia. Kantor - Jln. Palmerah Selatan No. 30A Jakarta Pusat, 10270, Karindra Building lantai 1 Suite 5A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close