Indeks Persepsi Maladministrasi Pemda Jabar Terendah Kedua

Laporan Juniardi Gunawan

KABARIKU.Com-Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pencapaian target pembangunan demi mewujudkan pemerintahan good governance.

Haneda Sri Lastoto Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengatakan, korupsi, pungutan liar, diskriminasi terhadap layanan, penundaan berlarut dalam proses layanan adalah sebagian kecil dari jenis Maladministrasi yang sering terjadi dalam pemberian layanan oleh penyelenggara pelayanan publik.

“Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mengukur tingkat perilaku dan tindakan Maladministrasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara layanan publik, pada tahun 2018 Ombudsman Republik Indonesia mengukurnya melalui survei Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma),” katanya, dalam pers rilisnya yang diterima yang diterima kabariku.com, Kamis (21/03/2019)

Survei Inperma merupakan tahap lanjutan dari survei Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang sudah berlangsung sejak 2015. Penelitian ini bertujuan mendapatkan data primer dari pengguna layanan dengan cara memetakan tingkat maladministrasi pada layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, perizinan dan administrasi kependudukan.

“Adapun sebaran nilai untuk Provinsi Jawa Barat yaitu, dalam bidang layanan perizinan indeks persepsi maladministrasi 4,68, dalam bidang layanan kesehatan indeks persepsi maladministrasi 5,15, dalam bidang layanan pendidikan indeks persepsi maladministrasi 5,21 dan dalam bidang layanan administrasi kependudukan dengan nilai 4,89,” ujarnya.

Lebih jauh Haneda menjelaskan, semakin kecil angka Inperma maka semakin baik penyelenggaraan pelayanan publik karena tidak ada Maladministrasi didalamnya. Adapun penilaian tertinggi dari survey Inperma adalah pada angka 2,50-4,37 yaitu kategori tidak ada Maladministrasi atau Zona Hijau.

“Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan berada dalam posisi ambang batas minimum dengan total skor Inperma 4,98, ini kategori rendah atau berada pada Zona Hijau dan berada dalam posisi rangking ke 2 dari 10 Pemerintah Provinsi yang dinilai. Adapun hasil paling baik berhasil diraih NTT dengan skor Inperma paling rendah yakni 4,87.
Yang artinya bahwa pemenuhan standar pelayanan Jawa Barat berada pada Zona Hijau sejalan dengan pelaksanaannya, terbukti hasil survey inperma nya rendah,” jelasnya.

Adapun nilai provinsi lainnya, yakni Provinsi Sumut memiliki skor Indeks Persepsi Maladministrasi 5,28, Kepri 5,45, Jambi 5,44, Jakarta 5,11, Banten 5,52, Kaltim 5,46, Sulsel 5,30, dan Provinsi Sultra 5,47.

Namun demikian, angka 4,98, lanjut Haneda, menjadikan posisi Jawa Barat di ambang batas dalam penyelenggaraan pelayanan publik tanpa maladministrasi karena jika pemerintah provinsi bersantai dan puas dengan pencapaian tersebut maka bukan hal yang tidak mungkin tahun depan akan masuk pada Zona Merah yaitu Maladministrasi Tinggi.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat harus berkolaborasi dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa Maladministrasi,” pungkasnya.

Editor: Ahmad Sadli

Ditandai

Redaksi Kabariku.com

Kabariku.com diterbitkan di penghujung Tahun 2017, tepatnya pada Hari Jumat 1 Desember 2017 (12 Rabiul Awal) oleh PT. Media Malka Shazia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close