KABARIKU – Pemerintah menghentikan penyaluran dana desa untuk 56 desa yang diduga fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, ke-56 desa tersebut namanya ada namun tidak berpenghuni.
“Desa tersebut memiliki nama tapi tidak berpenghuni di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Penyaluran dana desa pada tahap ketiga 2019 untuk ke 56 desa tersebut dihentikan seluruhnya,” kata Sri Mulyani pada rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk membahas postur APBN 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Ditambahkannya, penyaluran dana desa akan dihentikan sampai pihaknya mendapatkan kejelasan atas status desa secara hukum maupun secara substansi fisik.
Sri Mulyani menngungkapkan, ke 56 desa di Konawe tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Konawe Nomor 7 Tahun 2011 sebagai perubahan Peraturan Daerah Konawe Nomor 2 Tahun 2011. Tahun 2016, ke-56 desa tersebut kemudian mendapatkan nomor registrasi desa dari Kementerian Dalam Negeri pada 2016 dan tahun 2017 mulai mendapatan kucuran alokasi dana desa dari pemerintah.
“56 desa itu mengalami cacat hukum karena Perda itu tidak melalui tahapan di DPRD dan register Perda itu adalah tentang Pertanggungjawaban APBD,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, pembentukan desa baru harus memiliki Peraturan Daerah sendiri dan tidak ditempelkan pada Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD. (Ref)