Jakarta, Kabariku – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2018 telah melarang tersangka yang berstatus buron atau melarikan diri untuk mengajukan praperadilan. Aturan ini menjadi dasar penolakan atas langkah hukum yang diajukan tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos, yang kini berada di luar negeri dan berstatus Daftar Pencarian … Lanjutkan membaca SEMA 1/2018 Jadi Rujukan, Status DPO Gugurkan Hak Praperadilan, KPK Fokus Pemulangan Paulus Tannos